MUARATEBO – Para pemegang IUP tambang batu-bara di Kabupaten Tebo, enggan teken hasil kesepakatan rapat yang digelar Pemda Tebo Senin (3/4/2023).
Padahal rapat dimediasi oleh Pj Bupati Tebo Aspan.
Dari, 26 pemegang IUP, hanya 11 perwakilan yang hadir, mereka dipertemukan dengan asosiasi sopir angkutan tambang.
Kali ini kembali membahas soal armada yang digunakan untuk angkutan tambang.
Dalam pertemuan itu, ada 4 hal yang menjadi keputusan. Pertama, pemegang IUP wajib mengakomodir armada lokasi dengan syarat tidak menyulitkan.
Kemudian, perbaikan jalan menjadi kewajiban dari perusahaan pemegang IUP.
Poin ke tiga, rute dan angkutan mengacu pada aturan pusat dan keputusan Gubernur Jambi.
Dan terakhir, Apabila perusahaan, tidak mengikuti keputusan ini, apabila ada aksi tanggung jawab pemegang IUP dan menyelesaikan sendiri sampai selesai.
Suasana yang cukup panas, tampak pada mediasi kali ini.
Terlihat sempat terjadi adu argumen antara pemegang IUP tambang batubara, dan perwakilan dari sopir armada baru bara asal Tengah Ilir dan Tebo Ilir.
Setelah pertemuan ini, pemegang IUP tambang batubara di Kabupaten Tebo langsung meninggalkan lokasi dan enggan berkomentar banyak untuk dikonfirmasi oleh awak media.
Salah satu perwakilan yang enggan disebut namanya mengatakan aturan itu belum baku.
“Aturannya itu tidak bisa, saya bukan pimpinan tidak bisa,” katanya sambil meninggalkan lokasi.
Sementara itu, Aspan mengatakan, mediasi yang dilakukan untuk menarik titik tengah tentang perselisihan antara pemegang IUP tambang batubara dan sopir armada batubara lokal.
Para sopir ini minta agar bisa berpartisipasi dalam transportasi tambang.
“Mereka mengadakan acara bisa ikut dalam transportasi hasil tambang,” ungkapnya.
Kata Aspan, Sesuai dengan keputusan kementerian yang melarang armada tambang tronton melintas di jalan nasional.
Hal ini juga dipertegas dengan keputusan gubernur tengang kendaraan nomor 8 tanggal 11 Oktober 2022 yang berisikan rute dan jenis kendaraan.
“Untuk Bungo Tebo rutenya simpang Niam-Lubuk Kambing,” katanya.
