SEKATOJAMBI.COM, BATANGHARI – Kasus pengoplosan gas LPG 3 kilogram bersubsidi yang terjadi di Desa Sridadi, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, beberapa waktu lalu, kini berbuntut panjang. Pemerintah Kabupaten Batanghari menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan distribusi gas subsidi, sekaligus memberikan peringatan keras bagi para agen dan pangkalan yang terlibat dalam distribusi.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Batanghari, Edi Sabara, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sembilan agen LPG resmi yang terdaftar di wilayah Batanghari, namun hanya delapan di antaranya yang masih aktif dan produktif dalam menyalurkan gas ke pangkalan.
“Kami sudah berikan warning tegas kepada seluruh agen agar tidak ada praktik kecurangan di tingkat pangkalan, terutama soal pengoplosan gas yang jelas-jelas melanggar aturan,” kata Edi Sabara, Rabu (8/5/2025).
Edi menegaskan bahwa pemerintah daerah tak segan mendorong agen untuk memutus kerja sama dengan pangkalan yang terbukti melakukan pengoplosan atau praktik manipulatif lainnya dalam distribusi gas LPG bersubsidi.
“Kalau ada yang masih bermain, agen harus berani ambil sikap. Kita akan dorong pemutusan kemitraan,” tegasnya.
Pemerintah daerah juga tidak menutup kemungkinan untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pangkalan yang terbukti melanggar, termasuk pencabutan izin operasional dan pelaporan kepada aparat penegak hukum.
Sebagai langkah pengawasan berkelanjutan, Disdagkop Batanghari akan terus mendorong rapat koordinasi rutin dengan para agen guna memantau dinamika distribusi, menyerap keluhan di lapangan, serta membangun sistem pengawasan berlapis yang melibatkan unsur masyarakat.
“Kami ingin distribusi LPG 3 kg tepat sasaran, khususnya bagi rumah tangga tidak mampu dan pelaku UMKM. Tidak boleh ada celah untuk penyimpangan,” kata Edi.
Kasus Sridadi menjadi pelajaran penting, bahwa lemahnya pengawasan di tingkat hilir bisa berdampak besar pada ketersediaan dan harga gas di tingkat konsumen, sekaligus merugikan negara dari sisi subsidi.(*)
