Jambi – Rekap data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Penyedia pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi menunjukkan adanya puluhan paket pengadaan benih kelapa sawit siap tanam yang tersebar di berbagai kabupaten/kota dengan total anggaran mencapai miliaran rupiah
dalam beberapa tahun anggaran.
Berdasarkan data yang ditelusuri dari sistem SIRUP LKPP, paket-paket tersebut menggunakan metode E-Purchasing dengan sumber dana APBD dan APBD-P.
Rincian Tahun Anggaran 2023
Tercatat 46 paket kegiatan, dengan nilai bervariasi mulai dari Rp70 juta hingga Rp561 juta.
Contoh Nama Paket:
- Benih Kelapa Sawit Siap Tanam Kegiatan PLTB di Desa Singkawang Kab. Batanghari – Rp132.600.000
- Benih Kelapa Sawit Siap Tanam Kegiatan PLTB di Desa Karang Mendapo Kab. Sarolangun – Rp78.000.000
- Benih Kelapa Sawit Siap Tanam di Desa Sungai Landai Kab. Muaro Jambi – Rp132.600.000
- Benih Kelapa Sawit Siap Tanam di Kab. Tanjung Jabung Timur – Rp390.000.000
- Benih Kelapa Sawit Siap Tanam di Kec. Mersam Kab. Batanghari – Rp561.600.000
- Benih Kelapa Sawit Siap Tanam di Desa Penyabungan Kab. Tanjung Jabung Barat – Rp132.600.000
- Benih Kelapa Sawit Siap Tanam di Desa Ladang Panjang Kab.
- Sarolangun – Rp70.200.000
Total Nilai 2023 (estimasi):
➡️ ± Rp6,5 miliar – Rp7 miliar
Rincian Tahun Anggaran 2024
Tercatat 21 paket kegiatan, sebagian besar bertajuk pengembangan dan perluasan benih kelapa sawit siap tanam.
Contoh Nama Paket:
- Pengembangan Benih Kelapa Sawit Siap Tanam di Kab. Sarolangun – Rp101.400.000
- Pengembangan Benih Kelapa Sawit Siap Tanam di Kab. Batanghari – Rp101.400.000
- Pengembangan Benih Kelapa Sawit Siap Tanam di Kab. Muaro Jambi – Rp218.400.000
- Perluasan Benih Kelapa Sawit Siap Tanam 40 Ha di Kab. Sarolangun – Rp312.000.000
- Perluasan Benih Kelapa Sawit Siap Tanam 126 Ha di Kab. Batanghari – Rp982.800.000
- Pengembangan Benih Kelapa Sawit di Kab. Tebo dan Bungo – Rp319.800.000
- Benih Kelapa Sawit Siap Tanam di Kab. Batanghari – Rp351.000.000
Total Nilai 2024 (estimasi)
± Rp5 miliar – Rp5,5 miliar
Rincian Tahun Anggaran 2025
Tercatat 10 paket kegiatan dengan nilai lebih besar pada beberapa paket.
Contoh Nama Paket:
- Benih Kelapa Sawit Siap Tanam Kegiatan PLTB di Kab. Batanghari – Rp265.200.000
- Benih Kelapa Sawit Siap Tanam di Kec. Sebrang Kota Kab. Tanjabbar – Rp240.000.000
- Benih Kelapa Sawit Siap Tanam di Kec. Muara Tembesi Kab. Batanghari – Rp1.350.000.000
- Benih Kelapa Sawit Siap Tanam di Kab. Muaro Jambi – Rp449.990.000
- Benih Kelapa Sawit Siap Tanam untuk kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar di Kab. Tanjabbar – Rp351.000.000
- Bibit Kelapa di Kab. Muaro Jambi – Rp449.990.000
Total Nilai 2025 (estimasi) ± Rp4,5 miliar – Rp5 miliar
Total Akumulasi Anggaran
Dari tiga tahun anggaran tersebut, Total keseluruhan diperkirakan mencapai ± Rp16 miliar – Rp17,5 miliar
Sorotan dan Catatan Seluruh paket menggunakan metode E-Purchasing, yang umumnya melalui e-katalog. Kegiatan tersebar hampir di seluruh kabupaten di Provinsi Jambi.
Nilai paket relatif seragam di kisaran Rp70 juta – Rp132 juta, dengan beberapa paket bernilai besar hingga miliaran rupiah.
Pola pengadaan berulang setiap tahun dengan nomenklatur kegiatan yang hampir sama.
Potensi Pertanyaan Publik Besarnya anggaran dan pola paket yang berulang menimbulkan sejumlah pertanyaan, antara lain:
- Bagaimana mekanisme penentuan lokasi dan penerima manfaat?
- Apakah distribusi benih tepat sasaran dan berdampak nyata?
- Bagaimana pengawasan kualitas benih yang disalurkan?
- Apakah terdapat indikasi pemecahan paket (splitting) dalam pengadaan?
Pernyataan Hadi Prabowo S.H
Sekretaris Jenderal DPP LSM MAPPAN, Hadi Prabowo S.H, angkat bicara terkait temuan tersebut. Ia menilai perlu adanya pengawasan serius dari aparat penegak hukum.
“Kami melihat pola pengadaan ini berulang setiap tahun dengan nilai yang cukup besar. Ini harus menjadi perhatian serius, karena potensi penyimpangan sangat terbuka jika tidak diawasi dengan ketat,” ujar Hadi.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah konkret.
“Dalam waktu dekat, kami akan menyerahkan seluruh dokumen, data, serta bukti petunjuk yang kami miliki kepada Subdit Tipidkor Polda Jambi untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan benih sawit sangat penting, mengingat program tersebut menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya petani.
“Jangan sampai program yang seharusnya membantu petani justru menjadi ladang penyimpangan anggaran,” tambahnya.
Desakan Audit dan Penelusuran
LSM MAPPAN mendesak:
- Dilakukannya audit menyeluruh terhadap seluruh paket
- Penelusuran distribusi dan penerima manfaat Pemeriksaan kualitas dan realisasi fisik di lapangan
Besarnya anggaran serta pola pengadaan yang berulang menjadikan program ini layak untuk ditelusuri lebih dalam. Aparat penegak hukum diharapkan dapat segera mengambil langkah guna memastikan tidak adanya praktik penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.
