MERANGIN – Rapat Paripurna Pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin 2025–2029 pada Kamis (14/8) malam berubah panas.
Fraksi NasDem melakukan interupsi tajam sebelum penutupan forum, Wakil Ketua DPRD I, Herman Effendi, yang memimpin rapat bersama Waka II, Ahmad Fahmi, harus memberi ruang bagi suara lantang Muhammad Yani.
Dengan nada penuh peringatan, Yani menyebut pengesahan RPJMD ini adalah “titik nol koordinat pembangunan Merangin” yang akan menentukan arah empat tahun ke depan.
Namun dia tak lupa menyinggung “dosa-dosa lama” pemerintahan sebelumnya yang dianggap gagal menjalankan RPJMD sesuai visi misi.
“Dulu kita menggaungkan Merangin Unggul di sektor pertanian dan pariwisata. Faktanya, pariwisata kita mati suri, pertanian memprihatinkan. Tidak ada pembagian traktor, tidak ada excavator. Tapi kita masih berani bilang unggul?,” tegasnya.
Mantan aktivis ini bahkan melontarkan kritik tajam pada proyek mangkrak yang menguras APBD. Ia mencontohkan gedung di jalur Dua Talang Kawo yang menghabiskan miliaran rupiah. Namun tak pernah dimanfaatkan, justru membebani anggaran perawatan.
“Ini sangat merugikan negara, jangan sampai Merangin Baru nanti mengulang hal yang sama,”ujarnya.
Legislator yang menjalani periode kedua di DPRD Merangin ini juga menyinggung dua peristiwa politik nasional yang menurutnya menjadi pelajaran pahit. Yakni bupati yang kena OTT KPK dan bupati yang dimakzulkan rakyatnya.
Pesannya jelas, jika kebijakan tak berpihak pada rakyat, kehancuran adalah konsekuensi. Ia merangkai interupsinya dengan peringatan sekaligus harapan.
“Merangin Baru bukan slogan, Merangin Jaya bukan yel-yel. Ini mimpi masyarakat. Jangan sampai perjalanan ini keluar dari rel RPJMD yang sudah kita tetapkan,”tegasnya.
Forum akhirnya ditutup, RPJMD sudah disahkan. Namun “alarm politik” yang dibunyikan NasDem malam itu seolah menjadi pesan terselubung, pengkhianatan terhadap peta jalan pembangunan bisa berujung pada kehancuran politik.(BR)
