JAMBI – Persoalan angkutan batubara di Provinsi Jambi hingga kini belum terselesaikan. Hal ini mendapat respon serius dari DPRD Provinsi Jambi yang mempertanyakan terkait dengan realisasi kebijakan dari pemerintah daerah Jambi.
Samsul Riduan, anggota DPRD Provinsi Jambi bahkan mempertanyakan solusi yang selama ini di gaungkan kepada publik guna penyelesaian dalam mengurai kemacetan yang selama ini terjadi.
“Kami mewakili masyarakat mempertanyakan, apa yang sudah dilakukan pemprov hari ini, apa hasil nyata dari sejumlah solusi-solusi yang di tawarkan termasuk dengan kemacetan yang selama ini terus dikeluhkan masyarakat,”tegasnya.
Lebih lanjut dalam kesempatan ini, Samsul Riduan mempertanyakan sejumlah langkah yang diambil selama ini. Optimalisasi penggunaan jalan alternatif pengurai kemacetan, optimalisasi pembangunan kantong parkir bagi angkutan batubara, hingga nomor lambung.
“Termasuk pembatasan jumlah kendaraan yang melintas di angka 4.000an. Apa ini berjalan optimal?, masih ada kendaraan tidak bernomor lambung, tapi masih bisa bongkar muat, masih banyak kendaraan batu bara parkir di bahu jalan, lalu kantong parkir untuk apa,” ungkapnya.
“Masyarakat yang merasakan bahwa kebijakan, solusi yang di tawarkan tidak ada hasilnya. Macet masih saja, parkir bahu jalan masih ada, bahkan imbasnya kini terjadi gesekan antara masyarakat dengan masyarakat. Apa harus di biarkan?,”pungkasnya.
