SEKATOJAMBI.COM, KOTA JAMBI – Pelaksanaan ujian akhir semester di SD Negeri 161 Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, dilaporkan sempat mengalami penundaan.
Seharusnya ujian dimulai pada awal pekan ini, namun sejumlah siswa mengaku tidak mengikuti ujian sesuai jadwal.
Informasi yang dihimpun dari narasumber yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa pada Rabu (11/6), siswa di sekolah tersebut tidak mendapatkan soal ujian karena belum tersedia kertas cetakan.
Ketiadaan kertas diduga disebabkan oleh kendala pembayaran jasa fotokopi oleh pihak sekolah.
“Tidak ada kertas ujian karena fotokopian belum dibayar. Padahal dana BOS kan ada,” ungkap sumber tersebut melalui sambungan telepon, Kamis (12/6).
Sejumlah siswa juga membenarkan bahwa pada hari yang dijadwalkan sebagai waktu ujian, mereka justru tidak mengerjakan soal apapun.
Sebagai pengganti, mereka diminta menggambar di dalam kelas.
“Kemarin nggak jadi ujian, malah disuruh menggambar,” ujar beberapa siswa.
Upaya konfirmasi ke sekolah dilakukan, namun kepala sekolah tidak berada di tempat. Beberapa pegawai menyebutkan bahwa kepala sekolah sedang dalam perjalanan dinas ke luar kota.
“Kepala sekolah lagi ada tugas di luar, belum bisa ditemui,” ujar seorang staf administrasi.
Meski demikian, staf lain di sekolah memberikan pernyataan berbeda dengan membantah adanya penundaan ujian.
“Ujian tetap dilaksanakan, tidak ada kelas yang kosong,” ucapnya.
Kemarin siang, Kepala SD 161, Tolang Abidin, saat dihubungi melalui telepon juga menyangkal kabar tidak berlangsungnya ujian.
“Kami tetap menjalankan ujian sesuai jadwal,” katanya singkat.
Di pihak lain, Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kota Jambi, Yulita, saat dikonfirmasi menyatakan belum menerima laporan mengenai kejadian tersebut.
Ia berencana melakukan pengecekan langsung ke sekolah hari ini.
“Besok (hari ini,red) saya akan cek ke lokasi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa jika benar terjadi penundaan atau pembatalan ujian, maka hal tersebut melanggar aturan yang berlaku.
“Ujian semester sudah dijadwalkan dimulai sejak 10 Mei lalu. Jika tidak dilaksanakan, itu tentu pelanggaran,” tegasnya.
