Jakarta – Kejagung sebut 80 persen dari Rp 10 triliun anggaran BTS Kominfo Dikorupsi. Bahkan Kejagung sebut bahwa hal ini bukan pidana biasa.
Setelah, Menkominfo Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi BTS Kominfo, Kejagung menyampaikan bahwa korupsi yang dilakukan bukanlah korupsi biasa.
Hal ini karena 80 persen dari anggaran yang tersedia dikorupsi secara berjamaah. Hal ini disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI, Kuntadi mengatakan kasus korupsi penyediaan BTS Kominfo itu bukan tindak pidana biasa
“Dimana dari budget Rp 10 triliun rupiah 80 persen dikorupsi,”ujarnya.
Dijelaskannya bahwa Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk proyek tersebut. Namun kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp 8 triliun. Artinya korupsi yang dilakukan adalah 80 persen dari anggaran yang tersedia.
“Tapi ada satu titik poin yang harus kita cermati bersama dalam kasus ini. Kita ingat peristiwa ini dana yang digulirkan senilai Rp 10 triliun sekian, kerugian negaranya Rp 8 triliun. Ini perlu harus kita cermati bersama bahwa ini bukan peristiwa pidana biasa,” kata Kuntadi, Kamis, 18 Mei 2023.
Dikatakan Kuntadi bahwa saat ini penyidik pidana tak hanya fokus terkait penindakannya. Namun juga terkait pemulihan kerugian keuangan negara.
“Pada saat ini fokus dari pengungkapan peristiwa pidana korupsi, selain penindakan juga pemulihan kerugian negara,” ujarnya.
“Tentunya kegiatan penelusuran aset kita lakukan jauh sebelum hari ini, itu sudah kita lakukan, dan beberapa telah kita lakukan pemeriksaan.” ungkapnya.
Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan enam orang tersangka yaitu:
1. AAL selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika,
2. GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia,
3. YS selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Tahun 2020,
4. MA selaku Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment
5. IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy.
6. JGP selaku Menkominfo .
