SEKATOJAMBI.COM, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas bertemu Presiden RI Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/12/2023) kemarin.
Pertemuan ini membahas terkait rekrutmen ASN dan melaporkan progres percepatan transformasi digital yang tengah dilakukan Kementerian PANRB bersama instansi terkait.
“Kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden perihal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Karena kalau kita lihat 20 negara yang SPBE-nya terbaik di dunia selalu punya GovTech atau government technology, dan ini yang sedang kita bangun,” ujar Anas, Rabu (13/12/2023).
Anas menyampaikan terdapat tiga kunci penting yang menjadi keinginan Jokowi, yakni identitas digital, data exchange, dan digital payment.
Saat ini pihaknya bersama stakeholder terkait telah membuat Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait government technology (Govtech). Progresnya tinggal menunggu persetujuan presiden.
Rancangan Perpres Percepatan Transformasi Digital dikembangkan untuk mewujudkan 2 kunci akselerasi dan keberlanjutan, yaitu fokus ke sistem prioritas dan juga pendirian tim digital pemerintah atau ‘Govtech’ untuk keberlanjutan ke depan. Ia menilai pendirian Govtech untuk menangani platform prioritas merupakan best practice yang dilakukan oleh negara-negara top 20 indeks EGDI PBB 2022, sehingga Indonesia berada di jalan yang benar untuk mengadopsi hal ini.
“Rancangan Perpres Percepatan Transformasi Digital yang diusulkan akan menjadi pondasi penting untuk meningkatkan layanan pemerintah dan mempercepat pembangunan nasional,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi memberi beberapa arahan seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang sekarang dikerjakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Ke depan, Jokowi ingin agar penerapannya bisa dipercepat. Nantinya masyarakat Indonesia tidak harus memegang KTP cetak seperti sekarang, namun cukup dengan IKD.
