JAMBI – Provinsi Jambi masih bergantung pada dukungan dana pusat melalui TKDD, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi berharap Pemda optimalkan kinerja APBD.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi, Burhani mengharapkan pemerintah daerah setempat mengoptimalkan kinerja APBD sebab saat ini pendapatan daerah Jambi masih disokong oleh pendapatan pemerintah pusat.
Realisasi pendapatan APBD Provinsi Jambi sampai dengan 31 Maret 2023 sebesar Rp2,4 triliun, didominasi oleh komponen pendapatan dari dana transfer sebesar Rp.1,8 triliun atau sebesar 74,14 persen dari total pendapatan APBD.
“Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan di Provinsi Jambi, ” ujarnya dalam pemaparan.
Adapun target pendapatan daerah dalam APBD Jambi tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp.19 triliun dan pagu belanja sebesar Rp.20,1 triliun, sehingga terdapat rencana defisit sebesar Rp.1,1 triliun dengan pembiayaan sebesar Rp.1,2 triliun dan Silpa sebesar Rp.183,99 miliar.
Sedangkan realisasi pendapatan daerah menunjukkan pencapaian sebesar Rp. 2,4 miliar atau sebesar 12,88 persen.
Sementara itu, di Jambi DJPb mencatat PAD yang terealisasi sebesar Rp.635,17 miliar atau sebesar 25,86 persen dari total pendapatan daerah. Realisasi PAD ini disumbang oleh realisasi pajak daerah sebesar Rp.505,65 miliar, retribusi daerah sebesar Rp16,14 miliar dan PAD lain yang sah sebesar Rp.113,38 miliar.
Tingkat ketergantungan terhadap TKD di bulan Maret masih sangat besar untuk hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Jambi disebabkan realisasi PAD di Maret yang masih sangat rendah.
Sedangkan untuk realisasi belanja APBD Provinsi Jambi sampai dengan 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp1,3 triliun atau baru terealisasi sebesar 6,67 persen .
Realisasi belanja tersebut didominasi oleh komponen belanja operasional sebesar Rp.1 triliun. Kemudian disusul dengan pos belanja transfer dengan realisasi sebesar 6,73 persen.
Realisasi belanja operasional ini berasal dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
Burhani mengatakan perlunya perhatian khusus Pemda Jambi untuk mendorong realisasi belanja pada ABPD Provinsi Jambi. Penyerapan realisasi anggaran sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi dan daya beli masyarakat.
