MUARA BUNGO — Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di sekitar kawasan Bandara Muara Bungo menjadi sorotan Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Bungo, Bani Amin.
Bani meminta Bupati Bungo Dedi Putra tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah tegas menyikapi persoalan aktivitas pertambangan ilegal yang berada di sekitar kawasan Bandara Muara Bungo.
Fakta yang diberitakan, Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong pengembangan Bandara Muara Bungo. Pemprov Jambi mengucurkan anggaran Rp2,6 miliar untuk pembangunan VIP Room Bandara Muara Bungo yang ditargetkan segera rampung.
Di tengah kucuran anggaran tersebut, Bani menilai perhatian pemerintah juga harus diarahkan terhadap kondisi kawasan di sekitar bandara, termasuk persoalan dugaan aktivitas PETI.
“Pemprov Jambi mati-matian membangun dan meningkatkan fasilitas Bandara Muara Bungo. Rp2,6 miliar digelontorkan untuk pembangunan VIP Room. Jangan sampai di satu sisi pemerintah menggelontorkan anggaran besar untuk bandara, tetapi di sisi lain persoalan aktivitas tambang ilegal di sekitar kawasan justru tidak mendapat perhatian serius,” ujar Bani.
Menurut Bani, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena Bandara Muara Bungo merupakan fasilitas strategis yang memiliki peran penting bagi Kabupaten Bungo dan wilayah Jambi bagian barat.
Ia secara khusus menyoroti Bupati Bungo Dedi Putra agar tidak hanya melihat pembangunan bandara dari sisi infrastruktur dan investasi, tetapi juga memastikan kawasan di sekitarnya aman, tertib dan tidak terganggu oleh aktivitas ilegal.
“Bupati Bungo jangan diam. Ini wilayah Kabupaten Bungo. Kalau memang ada dugaan aktivitas PETI di sekitar kawasan bandara, pemerintah daerah harus hadir dan mengambil langkah. Jangan sampai masyarakat melihat pemerintah hanya sibuk membangun, tetapi persoalan di lapangan dibiarkan,” tegasnya.
Bani meminta Bupati Bungo segera melakukan pengecekan dan koordinasi dengan Pemprov Jambi, aparat penegak hukum, pengelola bandara serta instansi terkait untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Jangan menunggu persoalan menjadi besar baru pemerintah bergerak. Kalau ditemukan aktivitas pertambangan tanpa izin, tentu harus ditindak sesuai aturan. Pemerintah daerah jangan sampai kalah dengan aktivitas ilegal,” katanya.
Bani juga mempertanyakan bagaimana komitmen pemerintah dalam menjaga keberadaan Bandara Muara Bungo sebagai salah satu pintu masuk dan pusat konektivitas wilayah.
“Pemprov Jambi sudah berani mengucurkan Rp2,6 miliar untuk membangun VIP Room. Artinya, pemerintah punya komitmen besar terhadap bandara ini. Sekarang pertanyaannya, apakah Bupati Bungo juga punya komitmen yang sama untuk memastikan kawasan bandara bebas dari aktivitas yang dapat mengganggu dan merusak lingkungan?” ujar Bani.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur dan penertiban aktivitas ilegal harus berjalan beriringan.
“Jangan hanya bangunannya yang dipercantik. Kawasannya juga harus dijaga. Bupati Bungo harus menunjukkan keberpihakannya kepada kepentingan masyarakat dan keberlangsungan Bandara Muara Bungo,” pungkas Bani.
