DPP LSM MAPPAN, menjadwalkan untuk melalukan aksi unjuk rasa di depan Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dan Kejaksaan Tinggi Jambi pada Kamis (14/11/24) dengan jumlah masa kurang lebih 200 orang.
Diketahui dari surat yang diterima oleh (red), aksi unjuk rasa dilakukan berkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kejati Tanjung Jabung Barat Terkait dugaan tindak pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh PT. Produksi Sawindo Jambi atas pengelolaan serta alih fungsi kawasan hutan tanpa izin diwilayah.
Sebagai informasi bahwasannya Lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Produksi Sawindo Jambi seluas kurang lebih 1100 Hektar yang sudah disita oleh Kejati Tanjung Jabung Barat guna kepentingan penyidikan.
Namun terdapat fakta yang cukup mengejutkan bahwa lahan yang sudah disita, untuk kepentingan proses hukum sampai hari ini masih dikelola, dan dikuasai oleh terduga pelaku tindak pidana Korupsi itu sendiri. Bahkan pemanenan dari produksi Tandan Buah segarnya pun masih dilakukan penjualan ke Pabrik Kelapa Sawit oleh PT. PSJ.
Bukan kah lahan itu didapatkan, dikuasai, dikelola oleh PT. PSJ dengan cara melawan hukum, dan disita untuk kepentingan proses hukum, lalu kenapa setelah disita masih bisa di kelola denga dasar ditipkan oleh penyidik Kejati Tanjung Jabung Barat kepada PT. PSJ karna tidak ada tempat penitipan.
Namun yang membuat tak masuk akal ialah steatmen dari salah satu orang yang tak perlu disebutkan namanya mengatakan hasil produksinya itu di setorkan ke Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat.
Yang jadi pertanyaan setoran seperti apa, apakah masuk ke Kasa Negara atau masuk Kekantung pribadi para pejabat dilingkungan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat yang nota Bene adalah Penegak Hukum yang tengah melakukan proses penyidikan kasus Korupsi yang dilakukan oleh PT.PSJ
Berkaitan dengan hal tersebut kami minta Kejati Jambi untuk mengambil alih proses penyidikan kasus ini, kalau perlu lakukan pemeriksaan terhadap penyidik di Kejari Tanjung Jabung Barat yang melakukan serangkaian penyelidikan terhadap kasus PT.PSJ.
Novalino
