SEKATOJAMBI.COM, JAMBI – Perjuangan ribuan tenaga honorer akhirnya mendapat titik terang! DPRD Provinsi Jambi, di bawah pimpinan Ketua DPRD M. Hafiz, menggelar rapat maraton bersama Asosiasi honorer se-Provinsi Jambi untuk menyelesaikan persoalan yang telah lama membelenggu mereka.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Banggar DPRD Jambi, Jumat 17 Januari 2025, dan menjadi ajang pembahasan serius menyangkut masa depan 8.500 tenaga honorer yang selama ini menghadapi ketidakpastian status dan kesejahteraan. Isu-isu panas, mulai dari gaji yang tidak sesuai UMR hingga pengangkatan status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menjadi sorotan utama.
“Kami tidak main-main!” tegas Ketua DPRD M. Hafiz, sembari memastikan setiap tuntutan honorer akan segera ditindaklanjuti ke pemerintah pusat. “Kami akan bawa ini langsung ke Senayan dan Kementerian terkait. Tidak ada yang akan kami abaikan!”
Dalam rapat yang berlangsung hampir 10 jam, Asosiasi honorer mengajukan beberapa tuntutan penting:
– Gaji setara UMR untuk seluruh tenaga honorer.
– Pengangkatan status honorer menjadi PPPK penuh waktu.
– Kesetaraan dan prioritas bagi mereka yang telah memenuhi syarat untuk segera diangkat menjadi PPPK.
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi, saat ini terdapat lebih dari 8.500 tenaga honorer. Namun, sebagian besar dari mereka belum terdaftar dalam database resmi untuk mengikuti seleksi PPPK.
“Kami sangat mengapresiasi langkah DPRD Jambi yang serius menindaklanjuti aspirasi kami. Ini adalah harapan baru bagi kami, para honorer,” ujar salah satu perwakilan Asosiasi Honorer dengan penuh haru.
Ketua DPRD Jambi juga menyampaikan bahwa perjuangan ini membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat dan stakeholder terkait. Wakil Ketua DPRD Ivan Wirata menambahkan, “Kami siap bekerja ekstra untuk memastikan seluruh tenaga honorer mendapatkan hak mereka dengan adil.”
Rapat diakhiri dengan momen mengharukan ketika para honorer dan anggota DPRD bersama-sama menyanyikan lagu “Padamu Negeri” sebagai simbol perjuangan dan dedikasi untuk membangun negeri.
Mampukah perjuangan honorer Jambi ini membuka babak baru bagi tenaga honorer di seluruh Indonesia? Kita nantikan langkah konkret dari DPRD Jambi yang telah berjanji membawa aspirasi ini hingga ke tingkat pusat!
