MERANGIN – Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam persatuan guru pendidikan agama Islam (PAI) se-Kabupaten Merangin menggelar aksi damai di gedung DPRD Merangin. Kamis (23/1/2025).
Kedatangan ratusan guru honorer ke gedung Dewan tersebut guna mempertanyakan kejelasan nasibnya yang tidak mendapatkan formasi pasca pengumuman hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kabupaten Merangin pada 10 Januari 2025 lalu.
Setelah menyampaikan aspirasinya, puluhan perwakilan persatuan guru PAI itu diperbolehkan masuk untuk audiensi di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar), diterima Wakil Ketua DPRD Merangin Herman Efendi, Pt Sekwan Hj Siti Aminah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Henizor dan Kabid GTK Rafdi, Sekretaris BKPSDMD Joni Setiawan, Kabid Kepegawaian Affan dan Endi.
“Bagaimana nasib kami ini Pak, apakah tidak ada solusi selain paruh waktu, kami ini sudah lama mengabdi,”ujar salah seorang guru honorer saat audiensi.
“Tolong prioritaskan kami yang sudah belasan tahun mengabdi pak Dewan,”tambahnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Merangin Herman Efendi mengatakan, bahwa akan menindaklanjuti permintaan dari para ratusan guru honorer tersebut untuk diprioritaskan menjadi PPPK penuh waktu dengan dasar masa kerja.
“Tentu akan kita tindaklanjuti, hari inikan hadir BKPSDMD selaku pansel PPPK dan Dinas Pendidikan, kita selaku wakil rakyat akan bekerja untuk rakyat,”ujarnya.
DPRD Merangin melalui Komisi I lanjut Bang Fendi, juga akan berkoordinasi dengan BKN dan Menpan-RB agar persoalan PPPK ini menemui solusi.
“Teman-teman kita di Komisi I sebelumnya juga telah intens berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait persoalan PPPK ini,”katanya.
Untuk diketahui sebelumnya ratusan honorer tenaga kesehatan juga melakukan aksi damai menolak status PPPK paruh waktu.(BR)
