JAMBI – LSM MAPPAN menyoroti pengelolaan anggaran pemeliharaan dan pengembangan teknologi informasi (TI) di Bank Jambi setelah terungkap adanya rencana dan pelaksanaan peningkatan (upgrade) sistem perbankan inti (core banking system), namun bank tersebut tetap menjadi korban serangan siber yang mengakibatkan kerugian besar.
Berdasarkan dokumen pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang menilai efektivitas pengelolaan operasional Bank Jambi Tahun Buku 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025, bank telah merencanakan berbagai pengembangan layanan digital, termasuk peningkatan infrastruktur TI, Electronic Data Capture (EDC), ATM/CRM, online onboarding, host to host, hingga pengembangan core banking. Namun sebagian program disebut belum terealisasi sesuai rencana karena berbagai kendala teknis dan implementasi.
Di sisi lain, Bank Jambi juga mengumumkan rencana migrasi Core Banking System dari versi 12 ke versi 24 sebagai bagian dari penguatan sistem pasca-serangan siber. Pihak manajemen menyebut migrasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan keamanan sistem dan memenuhi standar regulator.
Sekretaris Jenderal DPP LSM MAPPAN, Hadi Prabowo, S.H., menilai kondisi tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan yang layak didalami aparat penegak hukum.
“Kalau anggaran pemeliharaan, pengembangan, dan peningkatan sistem teknologi informasi telah dialokasikan, mengapa sistem masih dapat ditembus hingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar? Pertanyaan ini harus dijawab melalui audit investigatif yang menyeluruh,” ujarnya.
Menurut MAPPAN, fokus penyelidikan seharusnya tidak hanya berhenti pada pelaku peretasan, tetapi juga menelusuri tata kelola proyek TI, mulai dari proses pengadaan, pelaksanaan kontrak, pemeliharaan sistem, hingga pengawasan terhadap vendor.
LSM MAPPAN menegaskan bahwa dugaan penyimpangan anggaran tidak dapat disimpulkan hanya dari adanya serangan siber. Namun, apabila ditemukan bahwa anggaran pemeliharaan atau pengembangan sistem tidak digunakan sebagaimana mestinya, terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, atau terjadi penyimpangan dalam pengadaan, maka hal tersebut dapat menjadi objek penyelidikan aparat penegak hukum.
Kasus pembobolan Bank Jambi sendiri telah ditangani Ditreskrimsus Polda Jambi. Polisi mengungkap kerugian mencapai sekitar Rp144,82 miliar, menetapkan sejumlah tersangka, dan menyatakan kejahatan tersebut dilakukan oleh jaringan siber yang telah mempersiapkan aksinya sejak 2025.
MAPPAN mendesak agar Penyelidikan dan penyidikan juga mengkaji:
Besaran anggaran pemeliharaan dan pengembangan sistem TI Bank Jambi.
Pelaksanaan kontrak dengan vendor core banking dan keamanan siber.
Kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi kontrak.
Efektivitas sistem pengamanan yang telah dibangun.
Kemungkinan adanya kelalaian atau penyimpangan dalam pengelolaan anggaran TI.
LSM MAPPAN menilai, apabila seluruh proses pengadaan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem telah dilaksanakan sesuai ketentuan, maka hasil audit forensik diharapkan dapat menjelaskan bagaimana serangan tersebut tetap dapat terjadi. Sebaliknya, jika ditemukan indikasi penyimpangan anggaran atau kelemahan pengendalian internal yang menyebabkan kerentanan sistem, aparat penegak hukum diminta menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
